Politik Anggaran di Daerah: Antara Kepentingan Elit dan Kesejahteraan Publik

Description

Politik adalah seni tertinggi untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, pada saat ini pengertian Politik terdistorsi menjadi berkonotasi negatif bagi penyelenggaraan Pemerintahan. Kenapa hal ini bisa terjadi?
Mengapa jembatan yang anggarannya miliaran rupiah bisa ambruk sebelum diresmikan? Mengapa puskesmas tetap bocor meski dana renovasi sudah cair? Dan mengapa patung raksasa selalu lebih penting daripada perbaikan sekolah? Jawabannya bukan sekadar korupsi, tetapi gagal paham kita terhadap apa yang disebut politik anggaran.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, absennya instrumen prioritisasi yang objektif dapat memperbesar peluang pergeseran orientasi anggaran – dari “apa yang paling dibutuhkan publik” menjadi “apa yang paling mungkin disepakati secara politik.” Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan mendalam terhadap praktik pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Berangkat dari riset disertasi, buku ini menarik benang merah persoalan ke panggung nasional. la membongkar dimensi opasitas kebijakan di balik angka-angka APBD, menunjukkan bahwa setiap alokasi rupiah adalah hasil pertarungan sengit antara dua logika: rasionalitas teknokratis yang menginginkan anggaran efisien dan berdampak, serta kepentingan politis para aktor yang ingin menggunakan anggaran sebagai alat transaksi, memenangkan pemilu, atau sekadar memperkaya diri.
Dengan bahasa yang tajam namun renyah, buku ini memetakan aktor-aktor kunci dalam politik anggaran – kepala daerah sebagai simpul sentral, DPRD dengan fungsi anggarannya, birokrat perencana, pengusaha pelobi, hingga masyarakat sipil yang kerap terpinggirkan. Diselingi studi kasus dari berbagai daerah – konflik terbuka DKI Jakarta, korupsi berjamaah Jawa Timur dan Aceh, hingga keberhasilan transparansi di Surabaya dan Banyuwangi – pembaca diajak melihat wajah asli politik anggaran Indonesia. Yang membedakan buku ini dari buku sejenis adalah tawaran solusi konkret.
Di tengah carut-marut penganggaran, penulis memperkenalkan gagasan baru: Analisis Prioritas Kegiatan (APK). APK adalah instrumen teknokratis berbasis Multi Criteria Decision Making yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memeringkat usulan program secara objektif, sehingga keputusan alokasi anggaran tidak lagi didasarkan pada”siapa yang punya lobi kuat”, tetapi pada “program mana yang paling berdampak bagi rakyat.”
Lebih dari sekadar kritik, buku ini adalah panduan praktis bagi kepala daerah yang ingin menolak tekanan politik dengan argumen teknokratis, anggota DPRD yang ingin menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, aktivis yang ingin mengawal anggaran dengan data, dan warga yang ingin memastikan uang pajaknya kembali dalam bentuk layanan publik berkualitas.

“Anggaran yang baik bukan hanya tentang angka yang seimbang, tetapi tentang nilai-nilai yang diprioritaskan dan kehidupan yang diperbaiki.”

Politik Anggaran di Daerah: Antara Kepentingan Elit dan Kesejahteraan Publik
Penulis : Ihwan Arifuddin
Editor : Mohammad Nasir
Layout : Tiara Viona Veronica
Cover : Pradina Anugrah Anggraeni
Diterbitkan dan Dicetak Oleh:
Cipta Media Nusantara (CMN), 2026
Anggota IKAPI : 270/JTI/2021
ISBN:
viii + 128 halaman, 15,5 cm x 23 cm
Terbit Pertama Juli 2026